PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

  1. Keputusan Walikota Jambi Nomor 240 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi.
  2. Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi.
  3. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.
  4. Peraturan Walikota Jambi Nomor : 7 Tahun  2011 tentang Fungsi Kantor dan Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Serta Tata Kerja Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  5. Keputusan Walikota Jambi Nomor: 424 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2013.
    download 1 
    download 2


DASAR HUKUM


  1. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  2. PP No.38  Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kab/kota.
  3. PP No.41  Tahun 2007 Tentang Organisasi perangkat daerah.
  4. Inpres No.6 Tahun 2007 Tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi.
  5. Permendagri No.24 Tahun 2006 Pedoman penyelenggaraan PTSP.
  6. Permendagri No.57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
  7. Permendagri No.20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu di Daerah.
  8. Perda Kota Jambi No.11 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah ( pasal 21 tentang pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu). 


- SELAMAT DATANG -



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA BPMPPT KOTA JAMBI

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi kini telah memiliki formulir indeks kepuasan masyarakat. Sebagai koreksi pelayanan kami kepada masyarakat dan menjadikan kami lebih baik lagi untuk membangun Kota Jambi dimasa mendatang. Kami siap menampung aspirasi masyarakat untuk mewujudkan perizinan yang maksimal cepat dan transparan.

Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin. Untuk itu pemerintah berupaya menyajikan Indeks Kepuasan Masyarakat secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat yang dikumpulkan melalui SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP UNIT PELAYANAN PUBLIK. Survey ini MENANYAKAN PENDAPAT masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah atas penyelenggaraan pelayanan.

PERTANYAAN SENGAJA DIRANCANG SESEDERHANA MUNGKIN, untuk tidak mengambil waktu bapak/ibu/saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survey ini sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat.

KLIK DISINI